Politikus Hanura: Apakah FPI Mau Disamakan dengan OPM?

0
19
Politikus Partai Hanura, Inas Nasrullah Zubir. (net)

INDOSINPO – Pembelaan diri yang disampaikan pihak Front Pembela Islam (FPI) terkait wacana pembubaran organisasi mereka dianggap tak masuk akal.

Sejak wacana pembubaran FPI mencuat lagi, terutama dipicu pernyataan keras Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman kemarin, muncul sindiran soal kemampuan TNI membubarkan organisasi lain seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM). Salah satunya dari Sekretaris Umum DPP FPI, Munarman, yang diberitakan meminta TNI fokus dalam upaya pembubaran OPM. Organisasi ini adalah kelompok bersenjata yang sudah beroperasi puluhan tahun mengganggu keamanan dan berperang melawan TNI dan Polri di tanah Papua.

“Bubarkan OPM noh, bisa enggak? Lakukan saja tugas pokok dan fungsi TNI sampai tuntas masalah OPM,” kata Munarman, redaksi kutip dari Republika.

Ketua DPP Partai Hanura, Inas Nasrullah Zubir, angkat bicara atas argumentasi Munarman itu dengan menyebutnya tidak masuk akal. Pasalnya, OPM adalah kelompok pengacau keamanan bersenjata yang keberadaan markas dan anggotanya pun tidak jelas. OPM menyebar di hutan-hutan.

“Nah, apakah FPI mau disamakan dengan OPM? Kalau memang enggak mau disamakan dengan OPM, maka sebaiknya FPI tertib dan jangan ugal-ugalan yang dapat membuat masyarakat jengkel dan bahkan marah,” ucap Inas Zubir, dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Sabtu (21/11/2020).

Menurut Inas, jika Mayjen TNI Dudung Abdurachman menyebut FPI sudah bertindak semaunya dan diduga berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, maka memang tugas TNI untuk turun tangan.

“Pembubaran FPI tersebut tentunya didasari oleh adanya potensi tersebut,” kata mantan Anggota DPR RI ini.

Salah satu fungsi dan tugas TNI yang ditentukan oleh UU 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia adalah memulihkan kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

“Jadi cukup jelas bahwa sekecil apapun adanya potensi gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, TNI wajib bertindak, termasuk menertibkan baliho yang berisi propaganda yang mengganggu keutuhan bangsa dan berpotensi mengacaukan keamanan negara,” tutur Inas.