Nadiem: Orang Tua Boleh Larang Anaknya Ikut Belajar Tatap Muka

0
12
Mendikbud Nadiem Makarim. (Humas Kemendikbud)

INDOSINPO – Para orang tua boleh melarang anaknya mengikuti pembelajaran tatap muka meski Pemerintah Daerah (Pemda) sudah memutuskan untuk membuka sekolah mulai Januari 2021.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim, mengatakan, ada tiga pihak yang menentukan pembelajaran tatap muka sudah bisa atau belum layak dilakukan.

“Pemda atau Kanwil atau Kantor Kemenag yang memberi izin. Satuan pendidikan penuhi daftar periksa termasuk persetujuan komite sekolah atau perwakilan orang tua, dan juga orang tua setuju untuk pembelajaran tatap muka,” ujar Nadiem dalam Pengumuman Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Genap TA 2020/2021 di Masa Pandemi COVID-19 di Jakarta, Jumat (20/11/2020).

Meski nantinya kegiatan di sekolah sudah dibuka, orang tua berhak melarang anaknya datang ke sekolah.

“Sekali lagi saya tekankan bahwa pembelajaran tatap muka ini diperbolehkan, tapi tidak diwajibkan,” ucapnya.

Pemerintah memberikan keleluasaan pada Pemda untuk memulai pembelajaran tatap muka mulai semester genap 2020/2021 atau Januari 2021. Penyesuaian kebijakan ini untuk memberikan penguatan peran pemerintah daerah/kanwil/kantor Kemenag.

“Pemerintah daerah dan sekolah diharapkan meningkatkan kesiapan untuk penyesuaian ini dari sekarang hingga akhir tahun,” imbuh Nadiem.

Dalam hal ini, peta zonasi risiko dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional tidak lagi menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka.

Pembukaan sekolah dapat dilakukan secara serentak atau bertahap per wilayah kecamatan atau desa atau kelurahan. Keputusan tergantung evaluasi Pemda terkait keamanan COVID-19 di daerahnya masing-masing.

Faktor yang perlu menjadi pertimbangan Pemda dalam pemberian izin pembelajaran tatap muka adalah tingkat risiko penyebaran COVID-19 di wilayahnya, kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan, kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka sesuai dengan daftar periksa, akses terhadap sumber belajar, kondisi psikososial peserta didik.

Kemudian, kebutuhan layanan pendidikan bagi anak yang orang tuanya bekerja di luar rumah, ketersediaan akses transportasi yang aman dari dan ke satuan pendidikan, tempat tinggal warga satuan pendidikan, mobilitas warga antarkabupaten/kota, kecamatan dan kelurahan/desa, dan kondisi geografis daerah. (ant)