Mutasi Pejabat, Calon Petahana Bupati Solok Selatan Dilaporkan ke Bawaslu

0
1104

INDOSINPO – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Solok Selatan yang juga calon petahana Bupati Solok Selatan, Abdul Rahman dilaporkan ke Bawaslu setempat atas dugaan pelanggaran Pilkada.

Penggiat NGO Lembaga Pengawas dan Pemberdayaan Penduduk Independen Cabang Kabupaten Solok Selatan, Yunizal melaporkan Rahman karena melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan H masa jabatan. Menurut Yunizal, kabar penggantian ini sudah terdengar luas.

“Temuan itu akan dikaji oleh pihak Bawaslu Kabupaten Solok Selatan Sumatera Barat (Sumbar). Semua kasus tersebut berdasarkan hasil pengawasan di lapangan dan laporan masyarakat kepada Bawaslu Kabupaten/Kota maupun,” ujar Yunizal, dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan.

Dalam laporan yang telah diterima oleh Bawaslu Kabupaten Solok Selatan, Yunizal juga membawa sejumlah bukti pelanggaran Rahman.

“Bawaslu Kabupaten Solok Selatan Sumatera Barat tengah memproses kasus pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 di wilayah setempat selama satu bulan ini. Dugaan pelanggaran yang terjadi berupa pelanggaran administrasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pilkada, hingga pidana Pemilihan Umum (Pemilu),” paparnya.

Yunizal menjelaskan, Pasal 71 (1) UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota berbunyi; Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Kemudian Pasal 71 ayat (5) berbunyi; Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Untuk dugaan tindak pidana pemilu, kasus akan diproses jika terbukti adanya tindak pidana, status kasus tersebut akan ditingkatkan ke tahap penyidikan. Kalau terpenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka akan dilimpahkan ke kepolisian. Sedangkan bila tidak terpenuhi, maka pelanggaran itu tidak bisa ditindaklanjuti,” tuturnya.